Gedung Megah, Fasilitas Nir-Arah: Menyelamatkan Aset Belajar Dari Mangkrak Birokratis
KETIKA Pembangunan Tidak Berbanding Lurus dengan Kualitas Pendidikan: Pembangunan gedung sekolah saat ini kerap dipandang sebagai tanda kemajuan pendidikan. Ruang kelas baru, perpustakaan yang luas, laboratorium, serta halaman yang tertata memang dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman.
Namun, kemegahan bangunan belum otomatis menjamin peningkatan kualitas pembelajaran. Di sejumlah satuan pendidikan, persoalan justru muncul setelah pembangunan selesai: ruang tidak dimanfaatkan, perlengkapan tersimpan tanpa digunakan, dan fasilitas perlahan rusak karena tidak dirawat. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan pendidikan bukan hanya membangun sarana, melainkan memastikan setiap aset benar-benar bekerja untuk kepentingan peserta didik.
Persoalan tersebut penting dibicarakan karena setiap rupiah anggaran pendidikan membawa tanggung jawab kepada masyarakat. Gedung, buku, meja, perangkat teknologi, sanitasi, dan ruang bermain merupakan aset yang harus memberikan manfaat. Ketika fasilitas dibiarkan tidak berfungsi, kerugian yang muncul bukan hanya kerusakan barang, tetapi juga hilangnya kesempatan belajar.
Peserta didik kehilangan ruang membaca, kesempatan bereksperimen, akses terhadap teknologi, atau lingkungan belajar yang aman. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan sekolah tidak cukup dilihat dari bangunan yang selesai diresmikan.
-Fasilitas Bukan Sekadar Kelengkapan
Dalam pembelajaran sekolah dasar, sarana dan prasarana memiliki hubungan langsung dengan pengalaman belajar anak. Peserta didik usia sekolah dasar membutuhkan kegiatan konkret, kesempatan mencoba, mengamati, bertanya, membaca, bergerak, dan bekerja sama.
Perpustakaan dapat menumbuhkan kebiasaan membaca; alat peraga membantu menjelaskan konsep abstrak; halaman sekolah dapat menjadi laboratorium alam; sedangkan toilet bersih dan ruang kelas yang aman mendukung kesehatan serta konsentrasi. Jika fasilitas tersebut tersedia tetapi tidak digunakan, potensi pembelajaran yang seharusnya diperoleh anak menjadi tidak maksimal.
Masalahnya, pengadaan sering lebih mudah terlihat daripada pemanfaatan. Gedung baru dapat difoto dan dilaporkan sebagai hasil kegiatan, sementara perubahan kualitas pembelajaran membutuhkan waktu dan pengamatan yang lebih mendalam.
Pola pikir yang hanya menekankan pembangunan fisik berisiko mendorong sekolah mengejar jumlah barang atau bangunan, bukan kesesuaian dengan kebutuhan. Padahal, sekolah dengan ruang terbatas mungkin lebih membutuhkan perbaikan ventilasi, air bersih, buku bacaan, atau alat peraga sederhana daripada gedung tambahan yang belum jelas penggunaannya.
Perencanaan semestinya dimulai dari pemetaan kebutuhan. Sekolah perlu mengetahui kondisi bangunan, jumlah peserta didik, kegiatan pembelajaran, ketersediaan tenaga pengelola, serta kemampuan merawat fasilitas. Pengadaan komputer, misalnya, harus disertai kepastian listrik, jaringan, keamanan perangkat, jadwal pemakaian, dan kemampuan guru mengintegrasikannya ke pembelajaran.
Tanpa unsur pendukung itu, teknologi berisiko menjadi barang mahal yang jarang disentuh. Prinsip yang sama berlaku untuk laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, dan fasilitas lainnya.
-Kebijakan Harus Berujung pada Manfaat
Pemerintah telah menetapkan kerangka kebijakan untuk memastikan sarana dan prasarana pendidikan memenuhi standar. Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 mengatur standar sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.
Aturan ini menjadi salah satu pedoman dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Sementara itu, Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 mengatur standar pengelolaan pendidikan, yang menempatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai bagian penting penyelenggaraan satuan pendidikan.
Kebijakan tersebut perlu diterjemahkan menjadi tindakan yang terasa di sekolah. Pemerintah daerah dan satuan pendidikan harus memastikan fasilitas sesuai kebutuhan, aman digunakan, dapat diakses peserta didik, serta dipelihara secara berkala.
Pemenuhan standar tidak seharusnya berhenti pada dokumen atau pemeriksaan saat proyek selesai. Pengawasan perlu melihat apakah ruang digunakan sesuai fungsi, apakah alat pembelajaran beroperasi, apakah sanitasi terjaga, dan apakah peserta didik benar-benar memperoleh manfaat.
Hal penting lainnya adalah kejelasan tanggung jawab. Sekolah perlu mengetahui siapa yang mencatat aset, siapa yang memeriksa kondisinya, bagaimana melaporkan kerusakan, dari mana biaya pemeliharaan diperoleh, dan berapa lama tindak lanjut dilakukan. Tanpa pembagian tugas yang jelas, kerusakan kecil dapat dibiarkan hingga menjadi masalah besar. Atap bocor yang tidak segera diperbaiki, misalnya, dapat merusak plafon, perabot, buku, bahkan mengganggu keselamatan warga sekolah.
-Birokrasi Jangan Membuat Aset Kehilangan Fungsi
Administrasi dibutuhkan untuk menjaga penggunaan anggaran tetap tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, prosedur yang tidak efektif dapat memperlambat penanganan kebutuhan sekolah. Dalam kondisi tertentu, sekolah harus menyampaikan usulan, melengkapi dokumen, menunggu verifikasi, dan berkoordinasi dengan beberapa pihak sebelum perbaikan dapat dilakukan. Proses pengendalian memang penting, tetapi harus dirancang agar tidak menghambat tindakan yang mendesak.
Istilah “mangkrak birokratis” menggambarkan keadaan ketika aset kehilangan fungsi bukan semata-mata karena tidak dibutuhkan, melainkan karena tanggung jawab, keputusan, atau proses tindak lanjut tidak berjalan. Sebuah ruang dapat tetap terkunci karena belum ada penanggung jawab. Peralatan dapat tidak digunakan karena sekolah menunggu petunjuk teknis.
Perbaikan dapat tertunda karena informasi kerusakan tidak sampai kepada pihak yang berwenang. Contoh tersebut perlu ditelusuri berdasarkan bukti di setiap daerah, bukan langsung dianggap sebagai kesalahan satu pihak.
Pemerintah perlu menyederhanakan jalur pelaporan dan memperjelas standar waktu penanganan. Sekolah sebaiknya memiliki kanal resmi untuk melaporkan kerusakan, memantau status usulan, dan mengetahui pihak yang bertanggung jawab. Untuk kebutuhan mendesak yang menyangkut keselamatan, harus tersedia mekanisme respons cepat sesuai ketentuan. Penyederhanaan bukan berarti menghilangkan pengawasan, melainkan membuat pengawasan bekerja lebih tepat waktu dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
-Menghidupkan Kembali Fasilitas yang Ada
Langkah penyelamatan aset dapat dimulai dari audit sederhana di tingkat sekolah. Kepala sekolah bersama guru dan tenaga kependidikan perlu mendata seluruh fasilitas, mencatat lokasi, kondisi, jumlah, fungsi, serta tingkat pemanfaatannya.
Hasil pendataan kemudian dikelompokkan: fasilitas yang masih baik, perlu perawatan ringan, membutuhkan perbaikan besar, tidak sesuai kebutuhan, atau sudah tidak layak digunakan. Data harus diperbarui secara berkala agar keputusan anggaran didasarkan pada keadaan nyata.
Setelah itu, sekolah menyusun skala prioritas. Keselamatan peserta didik harus menjadi pertimbangan utama. Atap yang rawan roboh, instalasi listrik yang berbahaya, toilet tidak layak, dan akses yang menghambat peserta didik berkebutuhan khusus perlu ditangani sebelum pengadaan yang sifatnya tambahan. Prioritas berikutnya diarahkan pada fasilitas yang paling mendukung pembelajaran. Dengan cara ini, anggaran terbatas dapat digunakan untuk kebutuhan yang dampaknya paling besar.
Fasilitas yang masih layak tetapi jarang digunakan perlu dihidupkan melalui program yang jelas. Perpustakaan dapat memiliki jadwal kunjungan kelas, kegiatan membaca lima belas menit, peminjaman buku, dan pojok baca. Laboratorium dapat digunakan untuk percobaan sederhana sesuai usia anak. Perangkat digital dapat dijadwalkan penggunaannya secara bergiliran.
Halaman sekolah dapat dimanfaatkan untuk pengamatan tumbuhan, kegiatan olahraga, dan pembelajaran lingkungan. Program tersebut perlu dimasukkan dalam perencanaan pembelajaran agar pemanfaatannya tidak bergantung pada inisiatif sesaat.
Guru memegang peran penting dalam proses ini. Fasilitas tidak akan otomatis meningkatkan mutu pembelajaran apabila guru tidak mengetahui cara menggunakannya. Karena itu, pelatihan dan pendampingan perlu diberikan secara praktis, sesuai kebutuhan. Guru dapat saling berbagi contoh penggunaan alat peraga, membuat media sederhana, atau merancang pembelajaran lintas mata pelajaran dengan memanfaatkan ruang yang tersedia. Pemanfaatan fasilitas tidak harus selalu menggunakan teknologi mahal. Bahan lokal dan lingkungan sekitar pun dapat menjadi sumber belajar yang bermakna.
-Masyarakat sebagai Mitra Pengawasan
Komite sekolah dan orang tua dapat dilibatkan dalam pemetaan kebutuhan serta evaluasi pemanfaatan fasilitas. Mereka dapat menyampaikan masukan mengenai keamanan lingkungan, kebersihan toilet, ketersediaan buku, dan kebutuhan peserta didik. Masyarakat juga dapat mendukung kegiatan literasi atau perawatan lingkungan sekolah melalui kerja sama yang disepakati bersama.
Namun, pelibatan masyarakat tidak boleh dijadikan alasan bagi pemerintah untuk melepaskan tanggung jawab pembiayaan dan pemenuhan standar pendidikan. Tanggung jawab utama tetap berada pada pihak yang memiliki kewenangan sesuai peraturan.
-Mengukur Keberhasilan dari Penggunaan
Pemerintah dan sekolah perlu memperluas ukuran keberhasilan pengelolaan aset. Indikatornya tidak cukup berupa jumlah gedung yang dibangun atau barang yang dibeli. Perlu dilihat persentase fasilitas yang berfungsi, frekuensi pemakaian, kecepatan penanganan kerusakan, kondisi kebersihan dan keselamatan, serta keterkaitan fasilitas dengan kegiatan belajar. Evaluasi juga dapat meminta masukan guru dan peserta didik mengenai fasilitas yang membantu atau masih menghambat pembelajaran.
Data evaluasi harus ditindaklanjuti. Jika perpustakaan jarang digunakan, sekolah perlu mencari tahu apakah koleksinya tidak sesuai minat anak, jadwalnya terbatas, atau tidak ada pengelola. Jika komputer tidak berfungsi, perlu diperiksa apakah masalahnya terletak pada perangkat, listrik, jaringan, atau keterampilan pengguna. Setiap masalah membutuhkan solusi yang berbeda. Mengganti barang tanpa memahami penyebab kerusakan hanya berisiko mengulang persoalan yang sama.
-Pembangunan yang Berpihak pada Anak
Sebagai mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar, saya memandang persoalan ini sebagai bagian penting dari upaya menghadirkan pembelajaran yang adil dan bermakna. Anak-anak berhak belajar di ruang yang aman, sehat, ramah, dan mendukung perkembangan mereka. Fasilitas bukan hiasan sekolah ataupun simbol keberhasilan pejabat, melainkan sarana pelayanan publik yang manfaatnya harus dirasakan peserta didik setiap hari.
Pemerintah perlu memastikan setiap proyek pembangunan disertai rencana pemanfaatan, pengelola, anggaran pemeliharaan, dan evaluasi setelah fasilitas digunakan. Kepala sekolah perlu membangun budaya merawat aset, guru perlu mengintegrasikannya ke pembelajaran, sedangkan masyarakat perlu memperoleh ruang untuk memberi masukan. Pengawasan harus menilai hasil nyata, bukan hanya kelengkapan berkas.
Pada akhirnya, menyelamatkan aset belajar tidak selalu berarti membangun gedung baru. Langkah mendesak bisa berupa membuka ruang terkunci, memperbaiki alat, menghidupkan perpustakaan, memperjelas tanggung jawab, dan mempercepat layanan.
Gedung boleh megah, tetapi fungsi pendidikan tidak boleh mangkrak. Keberhasilan terlihat ketika fasilitas terawat, pembelajaran terbantu, dan anak memperoleh pengalaman belajar lebih baik.
(Daftar Pustaka: Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah).